Laporan8.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Dari total 419 koperasi yang telah terbentuk, hanya sekitar 37 persen atau 157 unit yang berhasil melaporkan operasionalisasi aset dan membuka gerai usaha.
Fakta ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda pada Jumat 12 September 2025.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya peran koperasi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat akar rumput.
Ia menyatakan bahwa pemerintah berharap koperasi dapat tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi desa, dengan dukungan pembiayaan dari Himbara.
Rakor tersebut juga menjadi ajang menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan percepatan pembangunan berbasis rakyat.
Turut hadir dalam forum tersebut antara lain Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin, Danrem 033/WP Brigjen Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel PNB Rony Widodo, serta para bupati dan wali kota se-Kepri.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tetap Positif
Dalam paparan indikator makro, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 7,14 persen pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, inflasi terjaga di angka 2,19 persen, masih dalam sasaran nasional.
Meski demikian, disparitas harga bahan pokok antarwilayah masih menjadi masalah, terutama di pulau-pulau terluar akibat biaya distribusi yang tinggi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri memastikan ketersediaan bahan pokok masih aman, dengan stok beras 4.863 ton, gula pasir 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan daging ayam ras 784 ton.
Namun, distribusi logistik ke Natuna dan Anambas masih menjadi tantangan besar. Pemerintah menilai perlu ada kebijakan distribusi yang lebih efisien agar harga di pulau terluar tetap stabil.
Fokus Tiga Program Prioritas Asta Cita
Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri menekankan dukungan penuh pada tiga program utama Asta Cita, yaitu:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita non-PAUD. Pemprov Kepri sudah mengalokasikan APBD untuk memperkuat dapur layanan gizi dan membentuk satgas di setiap daerah. Tantangan terbesar adalah kendala geografis.
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): Hingga September 2025, dari 419 koperasi yang terbentuk, baru 37 persen beroperasi. Pemerintah mendorong koperasi menjadi motor ekonomi desa dengan dukungan pembiayaan Himbara.
- Program Pembangunan 3 Juta Rumah: Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Pemprov Kepri menyiapkan skema sinergi dengan BPS, menggali dukungan CSR, dan memberikan insentif berupa pembebasan BPHTB serta retribusi PBG untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Percepatan Pembentukan Pokja Makan Bergizi Gratis
Menutup rapat, Ansar Ahmad menegaskan pentingnya tindakan nyata di lapangan. Ia berharap program nasional mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri.
Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat di pulau-pulau menikmati rumah layak huni.
Rakor menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain percepatan pembentukan Pokja MBG, penguatan distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar, dan integrasi data kebutuhan rumah layak huni di kabupaten/kota.
