Laporan8.com – Pemerintah Albania sedang mempertimbangkan pembentukan kementerian yang dikelola dan dipimpin oleh kecerdasan buatan (AI). Perdana Menteri Edi Rama mengungkapkan bahwa teknologi ini dapat menjadi alat untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.
Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan bahwa suatu hari nanti, Albania mungkin memiliki kementerian yang sepenuhnya dijalankan oleh AI. Dengan demikian, tidak akan ada nepotisme atau konflik kepentingan.
Rama juga berpikir bahwa kementerian tersebut bisa dipimpin oleh AI. “Maka, Albania akan menjadi negara pertama yang memiliki pemerintahan lengkap dengan menteri AI dan perdana menteri,” katanya.
Ia menilai bahwa penggunaan AI dalam pemerintahan bisa memberikan layanan yang lebih efisien dan objektif dibandingkan manusia.
Pandangan dari Mantan Politisi Partai Berkuasa
Mantan politisi partai berkuasa Ben Blushi percaya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari AI. Menurutnya, negara yang dijalankan oleh kecerdasan buatan adalah kemungkinan nyata yang dapat mengubah konsep demokrasi.
“Mengapa kita harus memilih antara dua atau lebih opsi manusia jika layanan yang kita dapatkan dari negara bisa dilakukan oleh AI?” tanyanya.
Blushi yakin bahwa masyarakat akan lebih baik dikelola oleh AI daripada manusia, karena AI tidak akan membuat kesalahan, tidak membutuhkan gaji, tidak dapat dikorupsi, dan tidak berhenti bekerja.
Masalah Korupsi di Albania
Albania telah lama menghadapi masalah korupsi di berbagai aspek masyarakat, termasuk di bidang politik. Banyak pejabat dari partai berkuasa telah didakwa dan dihukum karena korupsi.
Saat ini, pemimpin oposisi Sali Berisha sedang menghadapi persidangan korupsi, sementara mantan perdana menteri sekaligus presiden Ilir Meta sedang menjalani hukuman penjara.
AI sudah digunakan dalam administrasi untuk mengelola masalah rumit pengadaan umum, yang merupakan area yang diminta oleh Uni Eropa untuk diperkuat.
Teknologi ini juga digunakan untuk menganalisis transaksi pajak dan bea cukai secara real time serta mengidentifikasi penyimpangan.
Wilayah negara itu juga dipantau oleh pesawat nirawak pintar dan sistem satelit, yang menggunakan AI untuk memeriksa pelanggaran hukum di lokasi konstruksi dan pantai umum, serta perkebunan ganja di daerah pedesaan.
Selain itu, terdapat rencana untuk menggunakan AI guna mengatasi masalah di jalanan Albania dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengirimkan peringatan digital ke ponsel pengemudi agar mengurangi kecepatan, serta mengirimkan detail denda tilang melalui pesan teks atau email.
Albania saat ini memiliki salah satu tingkat kecelakaan lalu lintas fatal tertinggi di Eropa, menurut badan statistik negara, yang sebagian besar disebabkan oleh tilang.
Ada juga aspirasi untuk menggunakan AI dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan identifikasi digital warga negara.
Selain itu, Albania menggunakan AI untuk menyesuaikan sistem supaya bisa menjadi anggota Uni Eropa. Ide utamanya adalah kecerdasan buatan akan mengurus penerjemahan dan mengidentifikasi perbedaan dalam hukum nasional Albania dengan Uni Eropa.
Albania telah bermitra dengan Mira Murati, mantan kepala teknologi OpenAI dan pencipta ChatGPT, yang lahir di Albania selatan.
“Kami menghubunginya pada minggu pertama setelah ChatGPT diluncurkan ketika kami mengetahui keberadaannya,” kata Rama. “Negosiasi dengan Uni Eropa sedang dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan.”
Risiko Pemerintahan yang Mengandalkan AI
Namun, anggota parlemen dari Partai Demokrat yang beroposisi, Jorida Tabaku, mengingatkan bahwa harus ada konsultasi publik dan kejelasan seputar bagaimana teknologi itu akan diterapkan, berapa biayanya, dan yang terpenting, siapa yang memprogram algoritma.
“Jika aktor yang sama yang diuntungkan dari tender korup, menjadi pemrograman algoritma, maka kita tidak akan menuju masa depan. Kita sedang membangun masa lalu,” ujar dia.
Tabaku menambahkan bahwa di negara yang 80% anggarannya berasal dari kontrak publik dan sepertiganya dibagikan tanpa persaingan nyata, AI tidak akan memberantas korupsi.
AI hanya akan menyembunyikannya dengan lebih baik. Menurutnya, AI adalah alat, bukan keajaiban. Ia mengatakan bahwa di tangan yang tepat, AI dapat mengubah tata kelola pemerintahan. Tetapi di tangan yang salah, AI menjadi penyamaran digital untuk disfungsi yang sama.
Meskipun mendukung inovasi digital dan AI, Tabaku menegaskan bahwa seluruh sistem tata kelola perlu diatur ulang sebelum AI dapat diluncurkan.
