Laporan8.com – Pada hari Senin (15/9/2025) sore, Monas Jakarta Pusat menjadi panggung bagi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut reformasi di berbagai sektor penting. Dengan orasi lantang dan spanduk tuntutan, mereka menegaskan lima isu utama yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah.
Pertama, mahasiswa menuntut reformasi partai politik. Mereka menginginkan adanya lembaga pendidikan politik yang berjalan secara permanen, baik untuk kader internal maupun masyarakat luas. Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan syarat minimal empat tahun berproses di partai sebelum kader bisa maju dalam kontestasi politik, agar kualitas kepemimpinan lebih teruji.
Kedua, tuntutan terkait reformasi Polri. Mahasiswa menolak penempatan anggota Polri aktif di lembaga sipil dan mendesak peningkatan standar akademik calon anggota Polri. Mereka juga mengecam tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi dan menuntut regulasi tegas soal penggunaan gas air mata maupun kendaraan taktis.
Ketiga, isu reformasi TNI. BEM Nusantara meminta agar anggota TNI aktif tidak lagi ditempatkan di institusi sipil. Mereka juga menolak pendekatan militeristik dalam proyek strategis nasional yang kerap dinilai menekan aktivis dan masyarakat sipil.
Selain itu, mahasiswa mendorong reformasi pendidikan tinggi yang lebih transparan dan inklusif, serta menyoroti isu agraria dalam pembangunan ekonomi. Mereka menilai masih banyak praktik ketidakadilan, terutama dalam kasus penggusuran lahan dan konflik dengan korporasi.
“Proyek strategis nasional tidak boleh dijalankan dengan pendekatan militeristik. Kita masih menemukan aktivis lingkungan hidup dan mahasiswa mendapat tekanan represif. Ini harus dihentikan,” tegas Piere A.L. Lailossa, Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta.
Respons Pemerintah: Aspirasi Sejalan dengan Visi Presiden
Aksi mahasiswa ini langsung direspons oleh perwakilan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg), Bin Bin. Ia menemui massa dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar setiap aspirasi rakyat, sekecil apa pun, harus didengar dan dipertimbangkan.
“Berdasarkan arahan presiden, sekecil apa pun tuntutan rakyat harus ditemui, didengar. Kalau memungkinkan dilaksanakan, kalau tidak bisa diperdebatkan. Jadi saya hadir di sini menjalankan perintah presiden,” ujar Bin Bin.
Ia juga mengungkap bahwa wacana reformasi parpol sejalan dengan agenda presiden. Sistem pemilu terbuka yang selama ini didominasi popularitas dan modal besar dinilai perlu dikaji ulang agar menghasilkan pemimpin berkualitas.
“Sekarang yang menang biasanya artis atau yang punya modal, padahal kapabilitas belum tentu. Presiden punya keinginan kuat memperbaiki sistem ini,” jelasnya.
Terkait Polri dan TNI, Bin Bin menyebut evaluasi tengah berjalan, termasuk soal penanganan demonstrasi dan keterlibatan militer dalam proyek strategis. Ia menambahkan, Presiden juga menaruh perhatian besar pada isu agraria.
“Banyak kasus tanah rakyat yang diambil perusahaan. Presiden ingin menata ulang agar tanah negara kembali ke rakyat. Sampai sekarang tidak ada HGU baru yang dikeluarkan Kementerian ATR, karena ada larangan langsung dari presiden. Prinsipnya menjalankan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
BEM Nusantara memberi tenggat waktu hingga 1 Oktober 2025 untuk merespon tuntutan tersebut.
