Laporan8.com – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan rencana investasi di berbagai sektor strategis dan prioritas. Hal ini akan dapat dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 disetujui oleh Komisi XI DPR.
Rosan mengungkapkan bahwa setelah melalui beberapa sesi pertemuan sebelumnya, akhirnya RKAP tahun 2025 disepakati oleh Komisi XI. Dengan demikian, Danantara kini dapat mulai menjalankan aktivitas investasi. Pernyataan tersebut disampaikan Rosan saat ditemui seusai rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Rapat tertutup antara Danantara dan Komisi XI DPR tersebut diadakan untuk mendengarkan paparan terkait RKAP tahun 2025. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa rapat tersebut digelar secara tertutup karena banyaknya proyek-proyek yang disampaikan dan dapat memengaruhi portofolio investasi. Ia menegaskan bahwa jika informasi tersebut disampaikan ke publik, bisa saja memengaruhi harga pasar dan membentuk harga, sehingga menjadi pelanggaran.
Selain itu, dalam RKAP tahun 2025 juga disampaikan proyeksi pendapatan dan laba dari Danantara Indonesia. Namun, angka-angka tersebut masih dalam bentuk proyeksi, sehingga tidak dapat dibagikan kepada masyarakat umum. Misbakhun menilai bahwa proyeksi ini penting agar tidak menjadi alat spekulasi. Ia khawatir jika informasi tersebut digunakan sebagai bahan spekulasi, maka akan mengganggu business judgement yang harus tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal.
Sebelumnya, pada Juli 2025, Danantara Indonesia telah menggelar rapat perdana dengan Komisi XI DPR yang juga tertutup demi menjaga stabilitas pasar. Misbakhun menjelaskan bahwa RKAP investasi Danantara dipertimbangkan untuk disampaikan secara tertutup agar tidak memicu spekulasi di pasar.
Koordinasi Danantara di DPR
Koordinasi Danantara Indonesia di DPR dibagi antara Komisi VI dan Komisi XI DPR. Proses holding investasi dan penugasan Public Service Obligation (PSO) Danantara akan dikoordinasikan bersama Komisi XI DPR, sementara holding operasional Danantara berada di bawah koordinasi Komisi VI DPR.
Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), optimistis bahwa Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp 2.175,26 triliun pada 2026. Ia menyatakan bahwa Danantara memberikan keyakinan atau confidence kepada para investor, terutama investor luar negeri, saat mereka berinvestasi di Indonesia.
Menurut Rosan, Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia membantu investor luar negeri untuk melihat proyek-proyek di Indonesia yang memiliki tingkat keuntungan yang baik. Ia menilai bahwa kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, sangat penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp 13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029. Target investasi pada periode tersebut lebih tinggi sekitar 43 persen dibandingkan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp 9.912 triliun.
Rosan menambahkan bahwa kontribusi dari investasi ini diharapkan terus meningkat karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan ekspor nasional. Dengan demikian, Danantara diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
