Laporan8.com – Penayangan iklan pemerintah yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto di bioskop mendapat berbagai respons dari masyarakat. Beberapa pihak melihatnya sebagai langkah inovatif, sementara yang lain menganggapnya tidak sesuai dengan suasana publik. Berikut adalah analisis dan pandangan berbagai pihak terkait kebijakan ini.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan bahwa penayangan iklan di bioskop merupakan cara inovatif untuk menyampaikan capaian pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat. Menurutnya, bioskop merupakan ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan dan program pemerintah.
“Saya kira video di bioskop itu bagus, tidak ada yang salah. Kan bioskop juga bagian dari ruang publik,” ujarnya dalam pernyataannya. Danang menilai bahwa pemerintah perlu terus melakukan terobosan agar informasi tersebut bisa tersampaikan lebih luas.
Ia juga menilai bahwa penayangan video capaian Presiden Prabowo layak diapresiasi sebagai bentuk inovasi komunikasi publik. Dalam video tersebut, Presiden menjelaskan berbagai klaim capaian program pemerintahannya, seperti penghapusan kemiskinan, program makan bergizi gratis (MBG), serta data-data lainnya.
Data yang Dibagikan dalam Video
Video yang ditayangkan sebelum pemutaran film utama mencakup beberapa data penting. Misalnya, MBG telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Selain itu, terdapat pencapaian dalam pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Selain itu, video juga menyajikan data produksi beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025. Tidak hanya itu, terdapat pencapaian dalam cetak sawah sebesar 225 ribu hektare dan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.
Di media sosial, banyak warga yang merespons negatif tayangan video tersebut. Salah satu akademisi, Martin Suryajaya, mengkritik tindakan pemerintah dalam menayangkan video tersebut di bioskop. Ia melihat hal ini sebagai gejala terputusnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Martin menyatakan bahwa jika pemerintah merasa perlu mempromosikan dirinya sendiri secara wajib di bioskop, maka itu menunjukkan bahwa sudut pandang pemerintah tidak lagi selaras dengan masyarakat.
Menurutnya, di era modern, cara-cara propaganda seperti ini sudah tidak relevan lagi. Ia mengingatkan bahwa di masa lalu, seperti pada Perang Dunia II, negara-negara menggunakan media untuk propaganda, tetapi kini hal itu terlihat konyol.
Pandangan Menteri Sekretaris Negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai bahwa penayangan video Presiden Prabowo di bioskop adalah hal yang lumrah. Ia menekankan bahwa penggunaan media publik sebagai alat penyampai pesan bukanlah hal yang sulit, asalkan tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan para penonton.
“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” ujarnya dalam pernyataannya. Prasetyo juga menekankan bahwa penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan.
Penayangan iklan pemerintah di bioskop menjadi topik yang memicu perdebatan. Meski ada yang melihatnya sebagai inovasi komunikasi publik, banyak pihak menganggapnya tidak sesuai dengan konteks saat ini.
Kritik dan apresiasi datang dari berbagai kalangan, termasuk politisi, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa isu komunikasi publik pemerintah masih menjadi topik yang sensitif dan perlu dipertimbangkan secara matang.
