Laporan8.com – Pada 19 Agustus 2025, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM telah mencapai lebih dari 50 persen. Hingga saat ini, total dana yang telah tersalurkan sebesar Rp 169,2 triliun atau setara dengan 52,1 persen dari target tahun ini.
Tahun ini, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun. Meski angka tersebut terlihat tinggi, Maman menekankan pentingnya kualitas dalam proses pendistribusiannya. Ia menyatakan bahwa penekanan utama bukan hanya pada jumlah, tetapi juga pada kualitas layanan dan penggunaan dana.
“Sekarang kita mendorong agar aspek kualitas menjadi prioritas utama. Jangan hanya berfokus pada angka, tapi juga bagaimana distribusi KUR dapat memberikan dampak nyata,” ujarnya dalam Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Ritz Carlton, Jakarta Selatan.
Salah satu indikator kualitas penyaluran KUR adalah alokasi dana ke sektor produksi. Maman menargetkan 60 persen dari total KUR harus dialokasikan untuk sektor ini. Menurutnya, jika dana digunakan untuk sektor produksi, akan ada efek multiplier yang signifikan, seperti penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku, dan lainnya.
“Alhamdulillah, hingga semester ini, realisasi KUR produksi sudah mencapai 61 persen. Ini membuktikan bahwa target kami sudah tercapai,” tambahnya.
Secara khusus, sektor produksi telah menerima dana sebesar Rp 106,9 triliun atau sekitar 60,3 persen dari total target. Maman menjelaskan bahwa keberhasilan ini didorong oleh sistem monitoring yang lebih intensif. Tidak hanya dilakukan oleh tim komite pembiayaan, tetapi juga sampai ke tingkat regional.
“Hal ini memberikan efek positif bagi bank penyalur. Mereka merasa diperhatikan dan akhirnya bekerja lebih optimal,” katanya.
Hingga saat ini, total debitur KUR UMKM mencapai 2.901.491 orang, terdiri dari 1.055.145 debitur baru dan 1.080.057 debitur yang telah lulus program.
Aplikasi Sapa UMKM untuk Mempermudah Proses Onboarding
Dalam waktu dekat, Maman akan mewajibkan pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran dan onboarding di sistem aplikasi Sapa UMKM. Ia memproyeksikan sebanyak 40 juta UMKM akan bergabung dalam sistem ini.
Menurut Maman, aplikasi Sapa UMKM akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UMKM, seperti sertifikasi dan perizinan. Setelah sistem ini dibentuk, pihaknya akan menerbitkan aturan wajib bagi seluruh UMKM untuk masuk ke dalam sistem tersebut.
“Nanti di sistem ini kita akan verifikasi, misalnya UMKM belum memiliki sertifikasi A, maka kita akan dorong integrasi dengan institusi terkait. Begitu juga dengan sertifikasi BPOM, mekanismenya bisa lewat sistem ini,” ujarnya.
Saat ini, pengembangan sistem Sapa UMKM sudah mendekati tahap akhir. Maman berharap sistem ini rampung dalam waktu dekat.
“Doakan saja paling telat bulan akhir tahun ini semua sudah terbangun,” katanya.
Perlindungan dan Pelayanan Optimal untuk UMKM
Maman menjelaskan bahwa sistem Sapa UMKM dibangun sebagai bentuk perlindungan, pelayanan, dan insentif bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa sistem ini tidak akan memberikan konsekuensi bagi UMKM yang tidak mendaftar, tetapi lebih bersifat sebagai langkah untuk memberikan pelayanan maksimal.
“Ini adalah simbiosis mutualisme antara pemerintah dan UMKM. Ini juga bagian dari kebutuhan penting bagi UMKM untuk onboarding dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Selain itu, Maman juga akan mengoptimalkan pendaftaran UMKM yang sudah mendapat literasi digital. Ia berencana mengembangkan program untuk menarik pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan teknologi digital.
“Pelan-pelan akan ada program kita untuk menarik mereka-mereka yang masih belum familiar terhadap digital,” tambahnya.
