Laporan8.com – Massa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan aksi damai di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan terbaru Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut para mahasiswa, pernyataan yang disampaikan oleh Purbaya dinilai tidak empati dan mengecewakan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut menyebut bahwa tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil, yang dinilai oleh mahasiswa sebagai upaya mengurangi makna aspirasi masyarakat. Hal ini memicu desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Meskipun baru saja dilantik oleh Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani, Purbaya kini menjadi sorotan publik.
Purbaya Meminta Maaf atas Pernyataannya
Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan dan meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai kurang empati. Ia menyatakan bahwa pernyataannya bukan dimaksudkan untuk meremehkan aspirasi rakyat. Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini sedang tertekan, sehingga banyak masyarakat yang merasa kesulitan.
“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujar Purbaya usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025). Ia menegaskan bahwa maksudnya bukan untuk mengurangi pentingnya tuntutan rakyat, melainkan menjelaskan kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Purbaya juga mengakui bahwa pernyataannya sempat dipotong-potong, namun ia tidak masalah karena menilai hal ini sebagai proses edukasi bagi publik. “Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki,” tambahnya.
Tuntutan Mahasiswa UI
Selain menuntut pencopotan Purbaya, massa mahasiswa UI juga meminta DPR RI segera memenuhi tuntutan 17+8 yang telah berlaku sejak 5 September. Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menilai pernyataan Purbaya sangat menyakitkan bagi masyarakat. Menurutnya, tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat bukan hanya lahir dari keinginan semata, melainkan akibat bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
“Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat,” ucap Diallo.
Ia menilai bahwa Purbaya seharusnya sadar diri dan mundur dari jabatannya. “Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, tapi karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja,” tambahnya.
Pernyataan Purbaya tentang Gerakan 17+8
Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam beberapa aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Purbaya optimistis gelombang protes akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Ia berkomitmen bekerja keras sebagai Menteri Keuangan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Namun, ia menegaskan bahwa target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.
“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambah dia.
Profil Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelum menjabat Menteri Keuangan, ia memimpin LPS sejak 2020. Pria kelahiran 1960 ini menempuh pendidikan sarjana di Teknik Elektro ITB, lalu meraih gelar Master dan Doktor Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat.
Karier birokrasi Purbaya cukup panjang, mulai dari Deputi Kemenko Marves, Staf Khusus di Kemenko Polhukam, hingga Deputi III Kantor Staf Presiden. Sebelum masuk birokrasi, Purbaya juga pernah bekerja di Schlumberger Overseas SA (1989–1994) dan lama berkarier di Danareksa sebagai ekonom hingga Direktur Utama Danareksa Securities.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024, Purbaya memiliki total kekayaan Rp 39,21 miliar, naik 19,36 persen dari tahun sebelumnya Rp 32,84 miliar. Rinciannya antara lain:
- Tanah dan Bangunan: Rp 30,50 miliar (mayoritas di Jakarta Selatan)
- Kendaraan Mobil: Rp 3,53 miliar (Mercedes-Benz, BMW Jeep, Toyota Alphard, Peugeot 5008)
- Motor: Rp 76 juta (Yamaha XMAX, Honda Vario 125)
- Surat Berharga: Rp 220 juta
- Kas dan Setara Kas: Rp 4,20 miliar
- Utang: nihil
