Laporan8.com – Berikut ini beberapa peristiwa yang terjadi pada awal masa jabatan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
Sejak dilantik pada Senin (8/9/2025), ia mendapatkan banyak perhatian.
Ini dimulai ketika dia mengeluarkan pernyataan setelah ditanya oleh awak media.
Akhirnya, belum sehari menjabat, dia sudah meminta maaf.
Lalu apa saja yang terjadi?
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Setelah pelantikannya, ia kemudian berjumpa dengan para jurnalis.
Beberapa pernyataannya menjadi viral, berikut ulasan Laporan8.com yang dikutip dari Tribunnews.com :
1. Akui Belum Mempelajari Tuntutan Rakyat 17+8
Menurutnya, “17+8 Tuntutan Rakyat” adalah suara sebagian masyarakat kecil yang dianggapnya terganggu oleh kondisi yang terjadi saat ini.
Saya belum memahami hal itu, saya secara dasar mengatakan, itu adalah suara sebagian rakyat biasa kita.
“Mengapa? Mungkin ada yang merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” katanya saat berada di Gedung Kemenkeu, Jakarta, setelah dilantik, Senin (8/9/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.
Ia juga menyampaikan pendapat mengenai demonstrasi.
Menurutnya, ketika rakyat sibuk mencari pekerjaan dan menikmati makanan enak, mereka tidak akan banyak memberikan kritik atau melakukan demonstrasi.
Maka, ia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.
“Pernah, saya menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen, tujuh persen, itu akan hilang secara alami,” kata Purbaya Yudhi sambil tersenyum.
“Mereka akan sibuk mencari pekerjaan dan menikmati makanan lezat dibandingkan mengikuti demonstrasi,” tambahnya.
2. Dianggap Ditipu Maka Menjadi Menteri
Yudhi Sadewa Purbaya mengakui awalnya meragukan saat dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (8/9/2025) untuk dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Sebelum pergi ke Istana, dia sempat memeriksa nomor yang menghubunginya sebelumnya karena sempat menduga bahwa dia sedang dihubungi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.
“Ini juga membuat kaget, ini juga kaget. Tadi saya diberitahu mungkin baru pukul setengah satu. Saya mengira saya ditipu, saya cek nomor yang menelepon, apakah benar atau tidak. Ternyata benar, baru saya datang,” kata Purbaya setelah dilantik menjadi menteri, Senin.
3. Merasa Terpilih Sebagai Presiden
Masih dalam situasi yang sama. Purbaya merasa alasan presiden memilihnya karena keahlian.
Purbaya hanya menduga bahwa mungkin ia dianggap cukup mahir dalam bidang ekonomi.
Hingga saat ini, belum ada pembahasan ekonomi khusus dengan Prabowo sebelum ia dilantik.
“Pada saat acara sarasehan, saya adalah peserta yang hadir. Mungkin terlihat saya cukup mahir. Namun, tidak ada diskusi ekonomi khusus. Hanya beberapa kali saja diskusi mengenai ekonomi, tapi bukan dalam waktu yang terbaru,” ujar Purbaya.
Terlebih lagi, ia telah berkecimpung sebagai ekonom selama 25 tahun, menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, serta turut berkontribusi dalam membantu Presiden ke-7 Joko Widodo menghadapi wabah Covid-19.
“Maka saya berada di samping Pak Jokowi tepat pada saat itu,” katanya.
Berujung Minta Maaf
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memohon maaf atas pernyataannya yang sebelumnya mendapat kritik.
Ia menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya adalah menggarisbawahi situasi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan karena tekanan ekonomi.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya seperti ini, ketika ekonomi sedikit tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa kesulitan, bukan sebagian kecil. Mungkin sebagian besar jika sudah sampai turun ke jalan. Jadi intinya di situ. Seberapa cepat kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi, sehingga lapangan kerja tersedia banyak. Itu yang akan kita prioritaskan ke depan. Jadi itu maksud saya kemarin. Jika kemarin ada yang salah dalam berbicara, saya mohon maaf,” ujar Purbaya setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Ia mengakui sempat terkejut karena banyak pernyataannya dipotong dan mendapat kritik masyarakat sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan.
Namun, menurutnya, hal tersebut dapat menjadi bagian dari pendidikan masyarakat.
“Kaget juga. Tapi ini adalah proses edukasi kepada masyarakat. Tidak apa-apa. Saya juga sama. Jika saya salah, saya akan memperbaikinya. Tapi jelas maksud saya seperti itu. Bukan berarti ‘biarkan rakyat’ atau ‘hanya mereka yang susah’. Tidak,” tegasnya.
Purbaya menyampaikan bahwa tujuan utama pemerintah adalah mempercepat pemulihan ekonomi sehingga rakyat dapat merasakan kesejahteraan bersama.
“Terdapat sesuatu yang dapat diperbaiki sehingga mereka nanti akan lebih mudah menemukan pekerjaan. Bukan mereka, tetapi seluruh masyarakat bisa sejahtera bersama. Itulah tujuan utamanya,” katanya.
Selain menjelaskan pernyataannya, Purbaya juga memastikan pemerintah akan tetap mempertahankan defisit APBN pada tingkat 3 persen sesuai ketentuan undang-undang.
Ia mengatakan bahwa langkah percepatan pengeluaran dan program pembangunan akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Isi “17+8 Tuntutan Rakyat”
“17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan ajakan yang diinisiasi oleh beberapa selebgram dan tokoh masyarakat, seperti Jerome Polin serta Abigail Limuria, yang kemudian tersebar luas melalui platform media sosial.
Di dalam tuntutan tersebut, tercantum hal-hal yang perlu dipenuhi oleh anggota DPR dan pemerintah dalam jangka pendek serta panjang.
Dalam jangka pendek, tenggat waktu untuk tuntutan telah berlalu pada Jumat (5/9/2025).
Sementara, tenggat waktu permintaan jangka panjang berakhir pada 31 Agustus 2026.
Isi dari “17+8 Tuntutan Rakyat” yang tenggat waktunya berakhir pada 5 September 2025 adalah:
Pembentukan tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan dalam aksi 28–30 Agustus.
Hentikan partisipasi TNI dalam pengawalan warga sipil dan kembalikan mereka ke markas.
Untuk Polisi
Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa menuntut secara hukum.
Tangani dan proses hukum para petugas yang melakukan kekerasan dengan cara yang jelas dan terbuka.
Berhentikan kekerasan dari aparat dan patuhi prosedur operasional standar pengendalian kerumunan.
Untuk Ketua Partai Politik
Hentikan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR serta batalkan pengadaan fasilitas baru.
Lakukan pengungkapan anggaran DPR secara aktif dan terbuka.
Lakukan pemeriksaan terhadap kekayaan anggota DPR yang diduga memiliki masalah melalui KPK.
Untuk DPR
Dorong Komisi Kehormatan DPR untuk mengecek anggota yang merendahkan aspirasi rakyat.
Tekankan sanksi partai terhadap anggota yang memicu kemarahan masyarakat.
Komitmen partai dalam mendukung rakyat selama masa krisis.
Untuk TNI
Libatkan anggota DPR dalam forum diskusi umum bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Jaga disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih tugas Polri.
Pastikan komitmen masyarakat TNI dalam tidak mengganggu wilayah sipil selama situasi krisis demokratis.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
Jaminan penghasilan yang layak untuk guru, tenaga kesehatan, pekerja, dan mitra pengemudi ojek online.
Ambil tindakan segera untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan melindungi pekerja kontrak.
Buka komunikasi dengan serikat pekerja mengenai gaji minimum dan kontraktor.
Berikut ini adalah permintaan yang memiliki tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026 mendatang:
Bersihkan dan lakukan perubahan besar-besaran terhadap DPR.
Revisi partai politik dan tingkatkan pengawasan terhadap pemerintahan.
Buat rencana perubahan sistem pajak yang lebih setara.
Pertegas dan laksanakan UU Pengambilalihan Aset Koruptor, penguatan.
Kemandirian KPK dan penguatan UU Tindak Pidana Korupsi.
Reformasi polisi agar menjadi lebih profesional dan berwatak manusiawi, TNI kembali ke asrama tanpa terkecuali.
Perkuat Komnas HAM serta lembaga pengawas yang bersifat independen.
Periksa kembali kebijakan di bidang ekonomi dan tenaga kerja.
