Laporan8.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pernyataannya setelah dilantik di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).
Belum genap 24 jam menggantikan Sri Mulyani, Purbaya langsung menyebarkan ‘angin surgawi’ kepada masyarakat.
Lulusan jurusan Teknik Elektro ini menyoroti isu pengeluaran pemerintah yang tidak menguntungkan.
Selain itu, ia juga merespons kritik masyarakat mengenai kemampuannya sebagai menteri.
Terakhir, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini juga memberikan respons terkait tuntutan 17+8 dari para demonstran di DPR RI.
17+8 Tuntutan Rakyat merupakan situs web yang menyajikan permintaan-permintaan pro-demokrasi, dibuat oleh para aktivis dan tokoh media sosial di Indonesia.
Kata ini mengacu pada 25 permintaan yang disusun menjadi dua kelompok: 17 permintaan jangka pendek, yang diminta dipenuhi dalam waktu seminggu. Selanjutnya, 8 permintaan jangka panjang, yang ditujukan selesai dalam satu tahun.
Konsep 17+8 berasal dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus), sehingga angka tersebut menjadi lambang perjuangan bangsa.
Sorot Belanja Pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa dua kuartal terakhir mengalami penurunan dalam pengeluaran pemerintah.
Purbaya akan memperbaiki keadaan tersebut.
“Triwulan I dan II itu negatif, kita tidak tahu di mana kesalahannya, apakah karena efisiensi atau bukan, tetapi jelas dampaknya negatif terhadap perekonomian karena pertumbuhannya melambat di sana,” katanya dalam wawancara di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).
Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa defisit Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2025 diperkirakan akan mencapai Rp662 triliun.
Angka tersebut melebihi target awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2025 yang menetapkan defisit sebesar Rp616 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit anggaran negara disebabkan salah satunya akibat menurunnya penerimaan negara.
“Pada kuartal pertama tahun 2025, kami menghadapi tekanan terhadap pendapatan negara, karena beberapa kebijakan, seperti pajak pertambahan nilai yang tidak terkumpul dan juga dividen perusahaan milik negara yang belum dibayarkan karena kini dikelola oleh Danantara,” katanya di Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Ahli Fiskal
Purbaya mengakui dirinya sebagai pakar di bidang fiskal dan ekonomi.
Ini merupakan penyangkalan terhadap pandangan para ekonom yang menganggap Purbaya belum memiliki pengalaman langsung dalam mengelola fiskal ekonomi.
“Saya adalah ahli fiskal, jadi saya sangat memahami jenis produsen yang seperti apa,” kata Purbaya.
Secara umum, fiskal mengacu pada berbagai hal yang terkait dengan pajak atau penerimaan negara.
Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan di bawah pimpinannya akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Misalnya, saya membuat kebijakan fiskal yang sehat, tetapi jika tidak digunakan untuk belanja, ekonomi tetap tidak berjalan. Akhirnya ekonomi akan runtuh,” ujar Purbaya.
“Jadi kondisi fiskalnya baik, tetapi kita pastikan tidak mengganggu sistem keuangan dan pengeluarannya bisa maksimal,” tambahnya.
Tuntutan 17+8 Hanya Mewakili Suara Sejumlah Kecil Penduduk
Purbaya mengatakan bahwa tuntutan yang dikenal dengan “17+8” muncul dari sebagian kecil masyarakat yang merasa terganggu dan belum merasakan kesejahteraan yang cukup:
Itu adalah suara sebagian kecil dari rakyat kita, … mungkin ada yang merasa hidupnya terganggu dan belum cukup memadai.
Ia yakin bahwa keinginan tersebut akan berkurang jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Jika saya menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, 7 persen, hal itu akan hilang secara otomatis.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sesuai yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.
Bukan akan dikejar 8%, kita akan mengejar, menciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Jika saya mengatakan bisa, itu berarti saya berbohong, tapi kita sedang bergerak ke arah itu.
