Laporan8.com – Penggantian Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menandai masa baru dalam pengelolaan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan berbagai tugas yang menanti setelah ia secara resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Purbaya menyampaikan, selama berada di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Meskipun, tantangan ekonomi yang dihadapi cukup rumit.
“Semua ini tidak akan tercapai tanpa usaha keras dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kemenkeu. Saat menghadapi krisis, Kemenkeu tetap berupaya melakukan perubahan. Justru kita memanfaatkan situasi krisis untuk mendorong perubahan struktural,” katanya dalam acara Serah Terima Jabatan di kantornya, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Namun, meskipun semua tantangan tersebut telah diatasi, Purbaya mengatakan, masih banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan.
Mengingat situasi perekonomian global yang saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, ketegangan politik antara Israel dan Palestina yang terus berlangsung, perubahan iklim, hingga kemajuan teknologi yang pesat.
“Banyak impian yang telah menjadi kenyataan, namun masih terdapat banyak tugas rumah tangga yang perlu kita selesaikan,” ujar Purbaya.
Lalu apa saja tugas yang harus segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan yang baru?
Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyatakan, tugas yang harus dihadapi oleh Menteri Keuangan baru tidak mudah. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah memulihkan kredibilitas fiskal yang pernah terganggu.
Karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) muncul lebih cepat dari biasanya, sementara pendapatan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan pada semester pertama 2025.
Situasi ini menyebabkan pasar keuangan merespons secara sensitif, dengan potensi penurunan nilai tukar rupiah dan fluktuasi yang meningkat dalam pasar keuangan jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang jelas dan terbuka.
“Tanpa tindakan cepat yang jelas, risiko penurunan nilai rupiah dan ketidakstabilan pasar keuangan bisa semakin meningkat,” katanya kepada Taraturu/Laporan8.com, Selasa (9/9/2025).
Selanjutnya, strategi pengumpulan pajak perlu diubah secara menyeluruh. Namun, ia menolak pilihan untuk meningkatkan tarif pajak yang justru berpotensi mengurangi kemampuan belanja masyarakat, terutama dalam situasi perekonomian yang sedang melemah.
Menurutnya, pendapatan pajak dapat ditingkatkan dengan memperkuat dan memperluas dasar pajak sehingga sistem perpajakan menjadi lebih adil dan efektif.
Di sisi pengeluaran, pemerintah sebaiknya mengurangi anggaran yang tidak produktif dan memindahkan dana ke sektor nyata.
Yusuf menambahkan, tugas lain yang mendesak untuk diselesaikan adalah mengenai penataan ulang utang. Karena beban bunga utang semakin memberatkan kondisi keuangan negara.
“Menegosiasikan kembali utang luar negeri dan menerbitkan instrumen yang ramah lingkungan dapat menjadi pilihan untuk menarik investor tanpa meningkatkan risiko keuangan,” katanya.
Terakhir dari segi pertumbuhan, Menteri Keuangan baru harus menggabungkan kebijakan fiskal dengan rencana strategis Prabowo seperti kemandirian pangan dan investasi berkelanjutan, agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif serta mampu menghadapi tekanan global.
Namun, segala sesuatu ini hanya mungkin berjalan jika terdapat transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Transparansi ini juga salah satu caranya adalah dengan kembali mengumumkan dokumen APBN secara terbuka, sebagai bagian dari proses check and balance untuk memastikan praktik tata kelola yang baik,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap bahwa Menteri Keuangan yang baru perlu segera merancang kebijakan pajak yang mendukung kelompok menengah dan bawah.
Menurutnya, salah satu pilihan yang sebaiknya dipertimbangkan adalah mengurangi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8 persen serta meningkatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 7 juta per bulan.
Selain itu, Bhima menekankan perlunya penerapan pajak ekstraktif terhadap industri batubara serta pajak untung besar atas keuntungan tidak wajar perusahaan, sambil menerapkan pajak kekayaan sebesar 2 persen bagi individu kaya raya.
“Pajak terhadap aset orang kaya sangat penting dilakukan guna mengurangi ketimpangan, sekaligus meningkatkan pendapatan negara,” katanya dalam pernyataan tertulis, yang dikutip pada Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, beberapa pemangkasan dalam pengeluaran negara justru menyebabkan ketidakstabilan di tingkat daerah, salah satunya berdampak pada kenaikan pajak daerah.
“Ketepatan penggunaan anggaran harus dilakukan berdasarkan kajian makroekonomi yang jelas, tanpa mengganggu pelayanan masyarakat dan infrastruktur pokok,” katanya.
Seperti Yusuf, Bhima juga menganggap beban bunga utang saat ini sebagai salah satu ancaman terbesar bagi APBN.
Oleh karena itu, opsi restrukturisasi utang harus segera diambil, seperti menggunakan mekanisme pertukaran utang. Contohnya adalah pertukaran utang untuk transisi energi dan pertukaran utang untuk alam, bahkan mendorong penghapusan utang untuk membatalkan hutang-hutang yang dianggap merugikan.
Terakhir, Bhima menganggap Menteri Keuangan yang baru juga harus meninjau seluruh pengeluaran pajak, baik berupa bantuan dan insentif fiskal yang merugikan keuangan negara.
Misalnya, perusahaan yang telah memperoleh penghapusan pajak dan fasilitas pengurangan pajak harus diaudit baik laporan keuangannya maupun dampak yang timbul terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperparah ketimpangan antara perusahaan besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong pengungkapan transparan insentif fiskal secara berkala kepada masyarakat,” katanya.
