Laporan8.com – Pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Termasuk salah satunya adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Sebelumnya dilaporkan, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025). Setelah informasi tersebut menyebar ke masyarakat, sosok pengganti Sri Mulyani langsung menjadi perhatian.
Termasuk datang dari Said Didu. Ia menyampaikan pesan khusus, mengingatkan Purbaya agar tidak meniru gaya kepemimpinan seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Said Didu mengungkap dua kesalahan yang dilakukan Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2005 hingga 2010 serta 2016 hingga 2025.
Pertama, ia meminta Purbaya untuk menghentikan kebiasaan Sri Mulyani yang diduga sering melakukan negosiasi anggaran secara rahasia dengan DPR.
Karena kebiasaan ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menganggap bahwa negosiasi di bawah meja tersebut mencakup pembahasan kenaikan tunjangan serta perjalanan dinas bagi anggota legislatif.
“Sri Mulyani sering melakukan hal tersebut (negosiasi di bawah meja). Saya mengerti pembahasan anggaran. Berhenti semua ini. Mengapa ada kenaikan tunjangan jabatan, mengapa ada kenaikan biaya perjalanan dinas (kunker), berbagai macamnya. Itu adalah tindakan yang dilakukan secara diam-diam,” kata Said Didu seperti dikutip dari YouTube Hersubeno Point yang tayang pada Selasa (9/9/2025).
Kedua, kata Said, Purbaya diminta agar tidak mengabaikan peran Bappenas sebagai lembaga pengembang kebijakan pembangunan.
Ia menganggap Sri Mulyani selama ini terlalu mendominasi dalam setiap pengambilan kebijakan keuangan negara dan tidak memberikan kesempatan bagi Bappenas untuk berkontribusi.
“Yang kedua, Pak Purbaya juga perlu mendengarkan Bappenas. Jangan mengabaikan Bappenas sebagai pihak yang memberikan ide. Sri Mulyani benar-benar merasa paling berkuasa di negara ini dalam hal keuangan. Tidak ada orang yang dianggap sama sekali, termasuk siapa pun,” lanjutnya.
Said Didu memiliki harapan besar terhadap Purbaya yang dianggapnya cukup baik dalam berkontribusi di sektor ekonomi.
Purbaya dianggap memiliki catatan profesional dalam pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Said Didu menginginkan agar Purbaya tidak merasa paling hebat ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Pak Purbaya saya agak khawatir, jangan terlalu percaya diri, jangan merasa lebih dari orang lain. Ajak orang lain berdiskusi karena pasti ketika kita berada di posisi yang tinggi, akan banyak orang yang mulai mendekati Pak Purbaya dengan maksud tertentu,” ujarnya.
Profil dan Riwayat Pendidikan
Yudhi Sadewa Purbaya lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 1964.
Ia memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Purbaya selanjutnya melanjutkan pendidikannya di Purdue University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar MSc serta Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Kariernya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), kemudian beralih ke bidang riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Ekonom Utama Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) antara tahun 2013 hingga 2015.
Karier di Pemerintahan
Purbaya memulai kariernya di lingkungan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada periode 2010 hingga 2014.
Pada masa itu, ia juga menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional.
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Purbaya menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada tahun 2015, serta sebagai Staf Khusus di Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
Purbaya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus di bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020).
Selanjutnya, menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
Mulai tanggal 3 September 2020, Purbaya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.
Posisi ini memperkuat peran sebagai pengawas stabilitas sistem keuangan negara.
Ia pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan induk BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
