Laporan8.com – Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menjalani tugasnya selama sepekan. Dalam kurun waktu tersebut, ia menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 6% dalam waktu dekat.
Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan optimisme bahwa ekonomi bisa tumbuh antara 7% hingga 8%, yang kemudian mendapat perhatian publik dan anggota Komisi Keuangan DPR.
Namun, beberapa hari setelah pelantikan, Purbaya tetap mempertahankan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minimal 6,5% dalam jangka pendek atau dua tahun ke depan.
Meski demikian, ia memperkirakan bahwa kuartal III/2025 berpotensi melambat akibat belanja pemerintah yang belum terakselerasi. Untuk mengatasi hal ini, Purbaya menyarankan beberapa langkah, seperti menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI), memacu belanja pemerintah, serta merencanakan peningkatan transfer ke daerah (TKD).
Salah satu perbedaan utama dari pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, adalah kebijakan peningkatan anggaran TKD tahun depan.
Sri Mulyani sebelumnya menyusun RAPBN 2026 dengan pengurangan TKD hingga 24% dari tahun ini, menjadi Rp650 triliun. Purbaya melihat bahwa ruang fiskal yang lebih lapang dapat membantu meredam keresahan pemda dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga mengakui bahwa pengurangan TKD berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) secara besar-besaran, seperti di Pati, Jawa Tengah, yang awalnya direncanakan naik 250%.
Pandangan Ekonom tentang Kebijakan Fiskal
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa peningkatan anggaran TKD sudah tepat. Penurunan transfer ke daerah, terutama untuk daerah yang tidak memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, justru bisa kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bhima mengakui bahwa Purbaya cenderung lebih ekspansif dalam kebijakan fiskal dibandingkan pendahulunya. Namun, ia menyoroti pentingnya Menkeu baru memastikan bahwa kebijakannya tidak berdampak pada kenaikan utang.
Fiskal yang ekspansif, kata Bhima, bisa berdampak pada kenaikan utang jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak. “Masalahnya apakah utang akan lebih agresif juga? Atau penerimaan pajaknya didorong yang sebenarnya jika tidak inovatif akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai arah kebijakan Purbaya masih cukup beragam dan belum sepenuhnya jelas.
Di satu sisi, dia ingin lebih ekspansif dalam belanja, namun di sisi lain juga ingin mendorong koordinasi lebih erat dengan moneter serta penguatan sektor swasta. Yusuf menilai Purbaya perlu menerjemahkan gagasannya ke desain kebijakan yang konkret.
Yusuf menyebut bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, biasanya kebijakan yang ditempuh adalah fiskal secara ekspansif.
Untuk itu, Purbaya dinilai memiliki PR untuk memastikan kredibilitas fiskal. Apalagi, jika defisit APBN tahun depan sudah ditargetkan sebesar 2,48% terhadap PDB.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menyebut perubahan kebijakan seperti itu bisa berimplikasi pada sensitivitas pasar keuangan.
“Pengumuman perombakan fiskal dan ketidakpastian desain kebijakan cenderung melemahkan rupiah, menahan arus portofolio, dan menekan imbal hasil SBN, terutama jika pasar menilai pelebaran defisit tidak dibarengi peta jalan konsolidasi,” ujarnya.
Perkuat Koordinasi dengan Sektor Swasta
Purbaya menyebut pertumbuhan sektor swasta rendah dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kontribusinya ke perekonomian bisa mencapai 90%.
Hal itu yang mendorong mantan Ketua LPS itu menyuntik likuiditas kepada perbankan. Harapannya, industri keuangan itu bisa menyalurkan kredit ke sektor riil guna menggerakkan roda perekonomian.
Di sisi lain, pertumbuhan sampai 6,5% dinilai Purbaya bisa terwujud dengan mengatur permintaan domestik dan kebijakan fiskal.
Beberapa faktor lain yang bisa mendorong hal itu adalah perbaikan sektor manufaktur. Dengan itu, dia menyebut target pertumbuhan 8% sebagaimana harapan Presiden Prabowo bisa semakin dekat.
Keinginan Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi diamini oleh rekan barunya di pimpinan tertinggi Kemenkeu, yakni Wamenkeu Suahasil Nazara.
Dia menyebut otoritas fiskal saat ini sedang mencari berbagai resep yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan PDB lebih tinggi.
Kuncinya, ungkap Suahasil, adalah mencari sektor mana yang bisa diandalkan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain.
